Sampingan
0

SOFTSKILL ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

HUKUM PERIKATAN, PERJANJIAN DAN DAGANG

 

NAMA                  : IRA NIRMALA

KELAS                    : 2EB22

NPM                      : 28212064

 

Hukum perikatan yang dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan verbintenis ternyata memiliki arti yang lebih luas daripada perjanjian. Hal ini disebabkan karenahukum perikatan juga mengatur suatu hubungan hukum yang tidak bersumber dari suatu persetujuan atau perjanjian.

http://statushukum.com/hukum-perikatan.html

 

  1. dasar hukum perikatan

 

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (   onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming )

http://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/dasar-hukum-perikatan/

 

  1. asas asa dalam hukum perikatan

– Asas Kebebasan Berkontrak                 : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.
– Asas Konsensualisme                              : 1320 KUHPerdata.
– Asas Kepribadian                                      : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

• Pengecualian                                              : 1792 KUHPerdata
• Perluasannya yaitu                                   : Ps. 1318 KUHPerdata.

http://abaslessy.wordpress.com/2012/10/26/hukum-perikatan-dan-perjanjian/

  1. hapus perikanan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaitu :

  1. Pembayaran
  2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
  3. Pembaharuan utang (inovatie)
  4. Perjumpaan utang (kompensasi)
  5. Percampuran utang.

Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah :

  1. Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I).
  2. Kadaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).

http://vahmy76.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perikatan/

 

  1. HUKUM PERJANJIAN
    1. Standar kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

–          Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

–          Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan.

Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

Suatu kontrak harus berisi:

  • Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak.
  • Subjek dan jangka waktu kontrak
  • Lingkup kontrak
  • Dasar-dasar pelaksanaan kontrak
  • Kewajiban dan tanggung jawab

 

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perjanjian/

 

 

 

  1. Macam macam perjanjian

 

Macam-macam perjanjian obligator ialah sebagai berikut:

1)    Perjanjian dengan cumua-Cuma dan perjanjian dengan beban.

Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri

2)    Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja.

3)    Perjanjian konsensuil, formal dan riil.

Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

4)    Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.

Perjanjian bernama ialah suatu perjanjian dimana UU telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V sampai bab XIII KUHerdata ditambah titel VIIA.

 

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perjanjian/

  1. Syarat sah perjanjian

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

3. Ada suatu hal tertentu

4. Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum
  • tidak bertentangan dengan kesusilaan
  • tidak bertentangan dengan undang-undang

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perjanjian/

  1. pembatalan & pelaksanaan suatu perjanjian

Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur

Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:

  • Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
  • Harus ada wanprestasi (breach of contract)
  • Harus dengan putusan hakim (verdict)

Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian.

Pembayaran

  • Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian
  • Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang
  • Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian
  • Media pembayaran yang digunakan
  • Biaya penyelenggaran pembayaran

Penyerahan Barang

Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut. Syarat- syarat penyerahan barang atau lavering adalah sebagai berikut:

  • Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan
  • Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering digunakan yaitu teori kausal dan teori abstrak
  • Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda
  • Penyerahan harus nyata (feitelijk)

Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt)

 

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perjanjian/

  1. HUKUM DAGANG
  2. Hub. Hukum perdata dengan hukum dagang

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia.

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1. hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu :

  • KUHD
  • KUH Perdata

2. hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur   tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misal UU Hak Cipta.

Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUH Perdata yaitu tentang Perikatan, seperti jual-beli,sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodefikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan.

http://vanezintania.wordpress.com/2011/03/27/hubungan-hukum-perdata-dengan-hukum-dagang/

  1. Berlaku hukum dagang

sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat para pedagang saja. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian dari perdagangan mengalami perluasan kata menjadi segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Jadi sejak saat itulah Hukum Dagang diberlakukan bukan Cuma untuk pedagang melainkan juga untuk semua orang yang melakukan kegiatan usaha. Yang dinamakan perusahaan adalah jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini, yakni :

  • Terang-terangan
  • Teratur bertindak keluar, dan
  • Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi

Perusahaan tebagi menjadi tiga jenis, diantaranya :

  • Perusahaan Seorangan
  • Perusahaan Persekutuan (CV)
  • Perusahaan Terbatas (PT)

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

  1. Hub. Pengusaha & pembantunya

Dalam menjalankan suatu perusahaan pasti akan dibutuhkannya tenaga bantuan atau biasa disebut dengan pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu disini memiliki dua fungsi, yakni pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan.

–          Pembantu di dalam perusahaan

–          Pembantu di luar perusahaan

Memiliki hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara, notaris, agen perusahaan, makelar dan komisioner.  Maka dapat disimpulkan hubungan hukum yang terjadi dapat bersifat:

–          Hubungan perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUH Perdata

–          Hubungan pemberian kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH Perdata

–          Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

  1. Pengusaha dan kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan, Menurut undang-undang ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :

  1. Membuat pembukuan, Selain itu di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1997, yang dimaksud dokumen perusahaan adalah :

a. Dokumen keuangan (Terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan)

b. Dokumen lainnya (Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan)

  1. Mendaftarkan Perusahaan, Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 32-35 Undang-Undang No.3 tahun 1982 merupakan ketentuan pidana, sebagai berikut :

a. Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

  1. Bentuk bentuk badan usaha

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

  1. Perusahaan Perseorangan = Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.
  2. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum = Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.
  • Persekutuan Perdata, Yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.
  • Persekutuan Firma, Yaitu tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang ketiga.
  • Persekutuan Komanditer, Yaitu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. ( Pasal 19 KUH Dagang ).
  1. Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum = Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi dan yayasan.

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

  1. PT

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Dalam hukum, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Modal Dasar Perseroan

  1. Modal dasar ( authorized capital ) Adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.
  2. Modal yang ditempatkan ( issued capital ) Adalah modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.
  3. Modal yang disetor ( paid capital ) Adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan.

 

Organ Perseroan

  1. Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
  2. Direksi Adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.
  3. KomisariS Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

  1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Fungsi dan Peran Koperasi

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan mayarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Modal Koperasi

  • Modal sendiri : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah
  • Modal pinjaman : dari anggota, dari koperasi lainnya, bank, dan lembaga keuangan lainnya
  • Penerbitan surat berharga dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Struktur Organisasi Koperasi

  • Rapat Anggota
  • Pengurus

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

 

  1. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni :

  • yayasan terdiri dari atas kekayaan yang terpisahkan
  • kekayaan yayasan diperuntukan untuk mencapai tujuan yayasan
  • yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
  • yayasan tidak mempunyai anggota

Dalam akta pendirian suatu yayasan harus memuat hal-hal, seperti :

  • anggaran dasar
  • keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu ( sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, tempat, dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan ).

Kewenangan pembina :

  • keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan
  • pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
  • penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
  • pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan

Kewajiban pembina :

Mengadakan rapat tahunan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada waktu lampau sebagai pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

  1. Pengurus

Adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.

Susunan pengurus, sekurang-kurangnya terdiri dari :

  • seorang ketua
  • seorang sekretaris
  • seorang bendahar

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

 

 

  1. BUMN

Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bentuk-bentuk badan usaha milik negara :

  1. Perusahaan Jawatan ( PERJAN ) atau Department Agency Adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

Ciri-ciri pokok :

menjalankan public service atau pelayanan kepada masyarakat. merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu.

mempunyai hubungan hukum publik. pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun fungsional, seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen atau pemerintah daerah

prinsipnya, pegawai perjan adalah pegawai negeri sipil, namun ada pula yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang dibayar dengan upah harian atau dengan cara lain :

  1. Perusahaan Umum ( PERUM  ) atau Public Coorporation Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
  2. Perusahaan Perseroan ( PERSERO ) Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalm saham yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s